Home | UMUM

TegarTV - Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Share To: Telah Dibaca: 32 Kali

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, didampingi Sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, Rabu (12/10/2016). di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Pada kesempatan kali ini rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Anggota DPR RI Asal Lampung Al Muzammil Yusuf.

Dalam sambutannya Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyampaikan komitmen jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung. Yang mana dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat termasuk Komisi II DPR RI. Menurutnya dalam rangka transparansi dan standarisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan reformasi di bidang pelayanan umum, yaitu pengembangan sistem “Pelayanan Umum Satu Atap” yang realisasinya berbentuk Dinas/Kantor Perijinan atau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) serta melakukan penyusunan   standar pelayanan baik berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), identifikasi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Begitu pula dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan sarana pelayanan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung mengoperasikan mobil samsat keliling serta Samsat Mall Ladies yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Bahkan Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mendapatkan penghargaan pelayanan publik tingkat Provinsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jatim Expo pada bulan Maret 2016. Provinsi Lampung masuk dalam 12 kategori Provinsi yang melakukan inovasi dalam pelayanan publik melalui Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic).

Namun demikian pihaknya menilai bahwa Pelayanan Publik di Provinsi Lampung maupun di seluruh Indonesia akan berjalan lebih baik apabila Pemerintah Pusat dapat memberikan Standar dan Sistem Pelayanan Publik Secara Nasional yang dapat menjadi acuan seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Sehingga seluruh SKPD yang memberikan Pelayanan Publik di setiap Provinsi se-Indonesia memiliki standar yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Setiap daerah memiliki Inovasi Pelayanan Publik, ada baiknya Pelayanan Publik yang terbaik dari tiap daerah dapat diangkat menjadi Standar Pelayanan Publik secara nasional dan menjadi acuan bagi Provinsi lain, baik dari sistemnya, perangkatnya dan kelengkapan lainnya. Tugas kami Pemerintah Daerah adalah menerapkan standar pelayanan publik tersebut dan menganggarkan kebutuhan perangkatnya sehingga terbentuk pelayanan publik yang terarah, sistematis, dan terpadu.

 


Comments

 
By: - Oktober 13, 2016 | Copyright @ Tegartv.com | Alright Reserved.
 

ARTIKEL TERKAIT


  • Komisi II DPR RI Sosialisasikan Program Dana Desa
  • Komisi 2 DPR –RI Tinjau Pelayanan Di Pemkot Bandarlampung
  • Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Pemerintah Provinsi Lampung
  • DPRD Lamsel Adukan Persoalan Register Way Pisang Ke DPR RI
  • DPR RI soroti pembangunan RS Unila

  • Tags: , , , , ,
    Copyright © 2016 TegarTV · RSS · Designed by Mbahwo | Proudly Using "Mbahwo CMS Platform"