Home | PROPERTI

TegarTV - Modus Kenakalan Pengembang Perumahan Di Sleman

Share To: Telah Dibaca: 919 Kali

Kalau kita membuka situs resmi pemerintah Sleman (http://dppd.slemankab.go.id) yang terkait dengan berbagai permasalahan perumahan, ternyata ada berbagai modus yang sangat merugikan konsumen. Beberapa modus tersebut diantaranya:

  1. Pengembang menjual perumahan tidak berizin sama sekali. 
  2. Pengembang mengajukan IL/ IPT tidak diambil (dianggap belum berizin). 
  3. Pengembang mempunyai IL/ IPT tetapi tidak dilakukan perolehan tanah sampai tuntas 
  4. (sampai terbit HGB); 
  5. Pengembang telah melakukan perolehan tanah (HGB), siteplan tidak sesuai dengan ketentuan akibatnya tidak bisa terbit IMB dan tidak bisa dilakukan pecah sertipikat; 
  6. Siteplan yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan denda, pengembang enggan menyelesaikan akibatnya IMB tidak terbit dan tidak bisa dilakukan pecah sertipikat; 
  7. IMB yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan denda, pengembang enggan melanjutkan izin akibatnya tidak bisa pecah sertipikat; 
  8. Perumahan dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan fungsi arahan tata ruang; 
  9. Perumahan dibangun sebelum ada izin; 
  10. Perumahan dibangun sebelum izinnya lengkap; 
  11. Pengembang tidak bonafit/ profesional; 
  12. Pengembang tidak bertanggung jawab; 
  13. Pengembang menghilang; 
  14. Pengembang bangkrut; 
  15. Konsumen tidak mengetahui persis proses perizinan yang dilakukan oleh pihak pengembangan perumahan dan pihak pengembang tidak menginformasikan secara lengkap kepada konsumen; 
  16. Perumahan diperjualbelikan dengan bentuk perikatan jual beli, padahal sertipikat belum pecah; 
  17. Konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pembeli; 
  18. Sertipikat diagunkan di bank oleh pengembang;
  19. Penawaran perumahan yang tidak jujur oleh pengembang.

Dari segala permasalahan tersebut, ternyata hampir sebagian besar didominasi oleh masalah perijinan. Para pengembang cap tikus ini sangat banyak yang berani membangun perumahan dan menjualnya kepada konsumen, padahal perijinan belumlah tuntas. 

Padahal dalam butir F dalam  jelas didefinisikan dengan terang benderang mengenai kewajiban pengembang diantaranya:

  1. Memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
  2. pengembangan perumahan; 
  3. Mengurus perizinan sampai final; 
  4. Memenuhi hak-hak konsumen perumahan; 
  5. Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
  6. Menyerahkan sarana dan prasarana lingkungan dalam kondisi baik beserta bukti dokumen kelngkapannya.

Dampaknya, konsumen akan terabaikan hak-hak hukumnya, sementara pengembang hanya selalu berkilah dan bahkan ada yang cenderung arogan merepresi baik secara verbal bahkan mungkin saja fisik ketika konsumennya menanyakan permasalahan tersebut dan mencoba memperjuangkan hak-haknya.

Banyak sekali konsumen yang menjadi korban tetapi tidak tahu harus melapor kemana. Ada berbagai pertimbangan yang sering mengganggu keputusan mereka. Satu bentuk simalakama harus mereka telan. Jika membawanya ke pengadilan, maka akan sangat menguras energi.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya melakukan pendampingan dan keberpihakan yang jelas kepada konsumen. Mereka jelas-jelas korban, sementara pengembang nakal jelas-jelas sudah terdapat indikasi telah/sedang melakukan penipuan terhadap para konsumennya.

 

Sumber: Kebijakan Perizinan Pengembangan Perumahan Di Kabupaten Sleman, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Pelatihan Brigadir Idik Tindak Pidana Pertanahan, di SPN Selopamioro, Imogiri, Bantul, Rabu, 19 Oktober 2011.


Comments

 
By: - Desember 7, 2012 | Copyright @ Tegartv.com | Alright Reserved.
 

ARTIKEL TERKAIT


  • Daftar Terbaru Perumahan Yang Memiliki IPT Di Sleman
  • Harus Super Hati-Hati Ketika Beli Perumahan Di Sleman
  • Sleman Merupakan Pintu Masuk Utama Peredaran Narkoba Di Yogya
  • Daftar Developer Nakal Di Sleman, Yogya
  • Agung Anjurkan Kepala Satker Simpan Dana Di BPR Syariah

  • Copyright © 2012 TegarTV · RSS · Designed by Mbahwo | Proudly Using "Mbahwo CMS Platform"